Diponegoro: Dilema Tarif Kuliah Tunggal

Standard

by : Taufik Aulia Rahmat

Kepala Departemen Kebijakan Publik BEM Fakultas Teknik UNDIP

“Padahal, sebenarnya jika diperinci sama. Dengan tarif tunggal, kami akui aliran keuangan Undip akan kacau karena biaya kuliah baru dibayarkan pada semester kedelapan.”

“Misalnya, biaya kuliah Fakultas Sosial minimal Rp18 juta per orang per tahun. Sementara Fakultas Eksakta Rp25 juta per orang per tahun yang harus dikalikan empat tahun dan harus dibayar sekaligus. Sepertinya memang cukup berat, tapi sebenarnya sama.”

30 Juli 2012, Rabu sore sekitar pukul 18.30 WIB saya memasukkan keyword ‘tarif tunggal’ pada mesin pencari Google. Hasil yang saya dapatkan ternyata sama dengan sebulan yang lewat, berita tentang penerapan tarif kuliah tunggal di Undip oleh berbagai media online memenuhi halaman pertama dari hasil pencarian. Tak hanya itu, pada urutan pertama judulnya: Tahun Ini Undip Terapkan Tarif Tunggal. Luar bisaa! Tapi apakah maksud dari semua ini? Undip menjadi universitas yang memberikan respon paling cepat terhadap penerapan tarif kuliah tunggal. Kenapa? Bahkan dalam http://www.suaramerdeka.com diberitakan bahwa kebijakan Undip untuk menerapkan tarif kuliah tunggal tahun ini—2012 berbeda dengan kesepakatan dalam rapat koordinasi Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Negeri (BKS PTN) se-Jateng dan DIY dimana tarif kuliah tunggal dilaksanakan tahun 2013. Dalam situs tersebut, Rektor kita mengatakan keputusan ini diambil karena keprihatinan terhadap tingginya biaya pendidikan yang selalu muncul tiap tahun dan sumbangan-sumbangan. –Lalu maksudnya prihatin bagaimana?

Undip terkesan terburu-buru dalam mengambil kebijakan. Padahal perguruan tinggi lainnya belum mengambil kebijakan yang sama dalam waktu secepat ini. Lantas yang dipertanyakan adalah ‘mengapa’. Mahasiswa selaku objek sekaligus subjek pendidikan menuntut transparansi birokrasi akan hal ini. Satu hal yang sama-sama tidak kita inginkan adalah jangan sampai tingkat kepercayaan mahasiswa kepada birokrasi universitas menurun. Pasalnya sejak awal isu tarif kuliah tunggal ini bergulir mahasiswa belum pernah dilibatkan dalam penentuan kebijakan ini.

Dua penggalan kalimat yang dikutip di atas adalah perkataan dari Rektor Undip yang dimuat dalam media online—diakses Rabu 30 Mei 2012. Dua pernyataan tersebut justru malah menimbulkan kerancuan. Pertama, kalau menimbulkan kekacauan keuangan Undip mengapa sistem tarif kuliah tunggal diberlakukan, apalagi dengan tergesa-gesa? Kalau ini dilakukan karena keprihatinan, maka sesungguhnya sangat tepat kiranya jika ada pengurangan biaya kuliah atau penambahan subsidi. Bukan malah hanya mengubah style pembayaran biaya kuliah yang sebenarnya besarnya sama saja atau malah semakin besar. Lebih baik lagi kalau prihatin, berbagai fasilitas yang dirasa kurang itu diperbaiki dan dipenuhi.

Kedua, tentang statement ‘sepertinya memang cukup berat, tapi sebenarnya sama.’ Jika kita gambarkan dalam bentuk grafik, maka akan tampak perbandingan seperti di bawah ini.

Dua grafik di atas menggambarkan pembiayaan berdasarkan tarif yang disebutkan Bapak Rektor di salah satu media online, dimana SPP sebesar Rp 1,75 juta dan jika digunakan tarif tunggal menjadi Rp 25 juta tiap semesternya. Maka uang masuk (SPI, SPP, SPMP, PRKP) akan membengkak sampai Rp 90 juta (berdasarkan nominal yang disebutkan Bapak Rektor di dalam okezone.com). Dan menjadi Rp 12,5 juta jika per semester jika menggunakan sistem tarif kuliah tunggal. Lalu pertanyaan yang paling menyesakkan adalah: apakah biaya kuliah akan naik tajam?

Padahal jika kita coba pakai hitung-hitungan dengan biaya kuliah angkatan lama (2011, 2010, 2009, ke atas), maka hasilnya seperti grafik di bawah ini. Uang masuk kurang lebih Rp 25 juta dan per semester Rp 1,75 juta jika menggunakan sistem lama. Dan menjadi Rp 4,8 juta per semester jika menggunakan tarif kuliah tunggal.

Maka sebenarnya dimana sisi kemudahan yang dicari? Karena jumlahnya sama saja. Sekarang mari logika kita berpikir! Dari grafik di atas, ada dua karakteristik. Pertama grafik yang awalnya tinggi kemudian turun curam dan stagnan yang merupakan sistem pembiayaan kuliah versi lama. Kedua, grafik stagnan yang merupakan sistem pembiayaan kuliah tarif kuliah tunggal yang cukup besar, dua sampai lima kali lipat dari biaya yang bisaa dibayar tiap semseter. Logika dan naluri kita memilih yang mana? Saya percaya kita lebih sepakat dengan yang tinggi di awal kemudian turun dan stagnan di bawah. Sebab prinsipnya tak apalah di awal bersusah payah untuk kemudian beban terasa ringan hingga akhir. Daripada dari awal sampai akhir tercekik dengan tarif yang beberapa kali lipat uang semester sistem yang lama.

Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian…

Tak hanya itu. Dalam tarif kuliah tunggal, asumsi waktu yang dipakai adalah delapan semester. Dan kita tak bisa memungkiri bahwa banyak mahasiswa yang lulus lebih dari delapan semester dan ada pula yang lulus dalam waktu tujuh semester. Mungkin untuk yang lulus 7 semester anggap saja dia mendapat bonus sebab tak perlu lagi membayar untuk semester delapan. Akan tetapi untuk mahasiswa yang lulus di atas delapan semester akan semakin banyak biaya yang harus dikeluarkan. Iya tidak? Coba saja dihitung.

Saya tidak terlalu memerhatikan isu yang sering disebut-sebut bahwa tarif kuliah tunggal ini akan menyamaratakan pembiayaan dari manapun jalur masuknya, apakah SNMPTN Undangan, SNMPTN Tulis, ataukah Ujian Mandiri. Sebab saya masih percaya bahwa pengambil kebijakan di rumah Diponegoro ini masih memiliki nurani dan logika. Tapi yang saya khawatirkan adalah terjadinya mark upanggaran sehingga nominal yang ditetapkan juga semakin besar. Maka, alangkah baik jika birokrasi universitas memberikan transparansi yang mampu menjawab kekhawatiran mahasiswa, agar semua tenang, semua lancar. Agar para mahasiswa yang ‘hobi berdemo’ itu tak segera turun ke jalan bersimbah peluh menyuarakan logika nurani mahasiwa layaknya Pangeran Diponegoro yang berjuang membela tanah air dan rakyatnya.

Kalau tak ada transparansi maka wajarlah kiranya kalau mahasiswa menuntut:

  1. Kejelasan landasan hukum tarif kuliah tunggal,
  2. Pembatalan penerapan tarif kuliah tunggal, atau
  3. Tarif kuliah tunggal tetap disahkan, akan tetapi dengan pengurangan nominal dan penundaan pengesahan, transparan dan melibatkan mahasiswa dalam penetapannya,
  4. Jaminan keringanan atau bahkan bebas biaya untuk mahasiswa kurang mampu,
  5. Transparansi birokrasi sebagai wujud pertanggungjawaban kepada mahasiswa dan rakyat,
  6. Keberpihakan birokrasi pada mahasiswa (pro mahasiswa) dalam kebijakan,
  7. Integritas birokrasi yang tidak ditekan pihak mana pun.

Hanya mengingatkan: tahun 2020 kita sudah menjadi universitas riset. Dan pembangunan Undip harus melibatkan semua pihak terkait. Yuk mahasiswa, kita peduli, kita bangun Undip kita! Karena Undip masih rumah kita.

Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. (Pasal 31 ayat 1 UUD 1945)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s